Pelaksana Pilkada Harus Jujur

BANDA ACEH – Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil meminta penyelenggara (pelaksana) dan pengawas Pilkada Aceh (KIP dan Bawaslu) jujur dan adil dalam bertugas. Sebab, menurutnya, hal itu menjadi kunci suksesnya pilkada di Aceh. Sehingga daerah akan terhindar dari kekisruhan yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan.

Hal itu dikatakan Nasir Djamil saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertemakan ‘Peran Aktor Keamanan dalam Memastikan Keamanan Pilkada 2017’ di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsyiah, Senin (9/5). Diskusi itu diadakan oleh Political Club bekerja sama dengan Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsyiah dan Jaringan Survei Indonesia (JSI).

“Maksud jujur adalah, penyelenggara pilkada harus konsisten dengan aturan atau pakta integritas yang sudah disepakati. Ini menjadi acuan bagi mereka menyelenggarakan pilkada. Kalau dilanggar berarti mereka melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan tentu bisa menimbulkan keributan,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, semboyan pemilu di Indonesia adalah Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). Dikatakan, Luber ditujukan ke pemilih, di mana mereka bisa memastikan pilkada berlangsung seperti semboyan tersebut. “Sedangkan penyelenggara wajib menjalankan semboyan Jurdil,” ujar Nasir.

Jika penyelenggara melanggar semboyan itu, ia yakin pilkada di Aceh akan berlangsung tak seperti yang diharapkan, yakni bisa terjadinya keributan yang kemudian berpotensi terjadinya gangguang keamanan.

“Jika penyelenggara tak jujur dan adil, akan muncul ketidakpuasan. Akhirnya massa dari kelompok tertentu akan main hakim sendiri, seperti bakar kantor atau tindakan anarkis lainnya,” pungkas Nasir Djamil.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada mengatakan, TNI/Polri dan penyelenggara pilkada di Aceh harus menjamin keamanan pelaksanaan Pilkada 2017. Ia berharap, pengalaman pilkada sebelumnya jangan terjadi lagi. “Kita ingin ada tindakan preventif dari aparat keamanan, termasuk penyelenggara pilkada. Jika ada oknum yang melakukan kriminalitas dalam pilkada, kita ingin ditindak tegas,” ujar Aryos.

Menurutnya, TNI/Polri harus membangun relasi yang bagus dalam melaksanakan tugas mengawal pelaksanaan Pilkada Aceh. “Jangan sampai muncul kecemburuan dalam pembagian peran, walau secara otoritas kewenangan mengatur sipil berada di bawah kepolisian. Intinya, kita berharap penyelenggara dan pengawas bisa bekerja maksimal dan meminimalisir kecurangan dan gangguan keamanan,” demikian Aryos.

Selain Nasir Djamil dan Aryos Nivada, diskusi kemarin juga menghadirkan tiga narasumber lain yaitu AKBP Alfian (Polda Aceh), Kolonel Hari Suyanto (Kodam IM), dan Dr Syarifuffin Hasyim MHum (Dekan FISIP Unsyiah). Diskusi yang diikuti sejumlah mahasiswa itu dimoderatori oleh Dr Effendi Hasan MA.(dan)

BAGIKAN